{"id":8106,"date":"2019-01-23T01:40:32","date_gmt":"2019-01-23T01:40:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.jamkridasulsel.co.id\/info\/?p=8106"},"modified":"2019-01-23T01:50:33","modified_gmt":"2019-01-23T01:50:33","slug":"umkm-didorong-manfaatkan-uu-penjaminan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jamkridasulsel.co.id\/info\/umkm-didorong-manfaatkan-uu-penjaminan\/","title":{"rendered":"UMKM Didorong Manfaatkan UU Penjaminan"},"content":{"rendered":"
\u00a0<\/span>
\n<\/em><\/p>\n
\n

Liputan6.com, Jakarta<\/b>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM<\/a>) didorong memanfaatkan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Sebab, UU itu merupakan hasil upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR untuk menyediakan solusi bagi pelaku UMKM yang sering menghadapi masalah permodalan.<\/p>\n

\u201cKeberadaan UU Penjaminan ini adalah bentuk kepedulian pemerintahan Presiden Jokowi, karena 90 lebih usaha di Indonesia adalah UKM yang selama ini masih belum terjangkau kredit perbankan atau bantuan permodalan,\u201d kata Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Senin (21\/1\/2019).<\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Dia menyatakan bahwa UU Penjaminan merupakan bagian dari upaya mewujudkan amanat Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 tentang penguatan perekonomian nasional yang berkeadilan. Melalui UU Penjaminan maka negara memberikan kepastian kepada lembaga pemberi pembiayaan.<\/div>\n

\u201cUU Penjaminan memberikan jaminan kepastian kepada lembaga pembiayaan apabila terjadi suatu permasalahan. UU ini mengatur perizinan lembaga penjaminan, mekanisme penjaminan hingga penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif,\u201d tuturnya.<\/p>\n

Dia pun menceritakan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penjaminan hingga disetujui dan diberlakukan. Misbakhun menuturkan, upaya meloloskan RUU Penjaminan dimulai pada Mei 2015.<\/p>\n

Saat itu, kata Misbakhun, Fraksi Partai Golkar menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan RUU Penjaminan. Adapun proses pembahasan RUU Penjaminan di DPR berlangsung selama periode Agustus – Desember 2015 dengan melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.<\/p>\n

Akhirnya RUU Penjaminan yang telah disetujui DPR resmi diberlakukan pada 15 Januari 2016. \u201cRUU Penjaminan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan secara resmi diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9,\u201d ujar dia.<\/p>\n

Dia menuturkan,\u00a0sebagian besar atau 90 persen permasalahan\u00a0UMKM<\/a>\u00a0selalu identik dengan manajemen, permodalan, metodologi, bahan baku, pemasaran, infrastruktur, serta pungutan dan kebijakan yang tak jelas. Kondisi tersebut seolah terus berputar melingkupi UMKM.<\/p>\n

Sebagai contoh ketika pelaku UMKM punya kemampuan, ternyata tak punya modal. Kalaupun UMKM bisa membuat produk, kata Misbakhun, masih harus terkendala pemasaran.<\/p>\n

\u201cGiliran UMKM bisa membuat produk dan mengelola usaha dengan baik, harus bersaing dengan industri besar yang sudah menggunakan mesin. Inilah beberapa bagian dari permasalahan UMKM yang ingin kita bantu melalui UU Penjaminan,\u201d ujar Misbakhun.<\/p>\n

 <\/p>\n<\/div>\n

\n
\"Pesona<\/a><\/p>\n